Oleh:  Farid Baharuddin

 

Sedari dulu, dalam suatu sistem politik, pemimpin wilayah (baik di zaman perbudakan, feodalisme, hingga di era saat ini), akan selalu membentuk satu kemapanan (Establishment) sosial agar para penduduk tetap menarikan irama kekuasaan dari rezim yang berkuasa. Untuk dapat menggunakan seluruh instrumen kekuasaannya, penulis meminjam teori Louis Althusser, salah seorang Pemikir Prancis. Ia mengatakan, agar dapat mempertahankan kekuasaan, ada dua hal yang mesti dioptimalkan, antara lain: 1) Aparatur Represi dan 2) Aparatur Ideologis.

Baginya, kedua instrumen tersebut dapat menjadi cambukan secara simbolik bahkan fisik. Aparatur Represi merupakan mobilisasi basis militeristik untuk mempertahankan dominasi kekuasaan rezim. Sedangkan peranan Aparatur Ideologis  sifatnya lebih halus,  namun dapat menyentuh urat syaraf terpenting dalam masyarakat (kebudayaan, sastra, pendidikan, agama, dll.).

Di abad pertengahan (baca: saat kekuasaan Romawi mengakar dengan sistem kekuasaan monarki absoulut), Eropa yang saat ini kita kenal sebagai ujung tombak peradaban pernah mengalami masa gelap dan jauh akan kebudayaan yang maju dan perkembangan peradaban. Pasalnya, kekuasaan Romawi yang dikonstruk oleh kebudayaan agama tidak dapat dilawan oleh masyarakat sipil. Seluruh sektor kehidupan dikontrol secara totalitarian oleh kaum agamawan dan raja.

Penjelasan Historis

Catatan Sejarah mengungkapkan, setiap masyarkat yang melahirkan anti tesa dari pandangan agama akan dimusnahkan, setidaknya itu yang terjadi pada Galieo Galilei. Penemu teleskop ini bungkam seribu kata saat kekuasaan religiuitas menghukum mati lantaran mengatakan jika bumi ini tidaklah datar namun bulat. Dalam hal ini kekuasaan romawi menggunakan aparatur represi dan aparatur ideologi tuntuk membungkam suara seseorang.

Bagai perputaran alam yang bergerak secara dialektis, dinamis, dan romantis, beberapa abad setelahnya berbagai negara mulai menujukkan taringnya dengan menjajah wilayah-wilayah kecil dengan tujuan merampas kekayaan geografis wilayah tersebut. Pertanyaan yang mencoba menggelitik nalar dan emosi kita ialah apakah negara disetiap area telah tercerahkan? Atau tidak ubah dengan masa kegelapan yang hidup tanpa nuansa demokratis?

Sebagaimana yang kita ketahui, negeri ini pernah mengalami rasa traumatik dimana metode represi fisik dan juga mental pernah terjadi di fase Orde Baru. Suatu fase yang menggunakan basis militer (melalui jubah dwifungsi ABRI), untuk memperkuat domain politik kekuasaannya laksana seekor elang yang siap meyantap buruannya.

Lebih dari tiga dekade berkuasa, membuat rakyat menjadi manut dan tunduk padanya. Bahkan mayoritas karakter kesusatsraanpun mengalami depolitisasi dan deiodologisasi lantaran aktivitas-aktivitas perpolitikan (tertuama di sektor kemahasiswaan) ditertibkan atas nama NKK/BKK. Tak heran, karya sastra yang lahir kala itu, hanya bercorak persoalan asmara (seperti Satsrawan Pop angkatan 80 Mira Widjaya dengan karyanya yg begitu terkenal Cinta Sepanjang Amazon) dan literasi humor (seperti Hilman Hariwijaya pengarang cerpen Lupus). (Rismawati, M.Pd, pada bukunya Perkembangan sejarah sastra indonesia, 2017:134-135).

Pertempuran Sastra di Dunia Politik Rakyat

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis teringat penjelasan Antonio Gramsci dalam karyanya Prison Notebooks banyak menyinggung mengenai Hegemony dan Counter Hegemony. Hegemoni merupakan ide penguasa yang disalurkan melalui bacaan kesusastraan kepada rakyat. Hegemoni tersebut senada dengan  teori Althusser Terkait Aparatur Ideologi. Bagi, Gramsci, kebudayaan yang lahir dari hegemoni kekuasaan dapat dihantam dengan counter hegemony (dalam hal ini dapat melalui Politik Sastra).

Untuk itu, penulis melihat, apabila sastra dapat membungkam politik perjuangan maka tentu sastra jugalah yang dapat membangkitkan kesadaran politik rakyat. Melalui beberapa sastrawan yang dianggap liar dalam melawan penguasa seperti W.S. Rendra (dipenjarakan karena beberapa karyanya menyinggung penguasa Orde Baru), Sitor Situmorang (dipenjara karena menulis esai mengenai Sastra Revolusioner) dan Pramoedya Ananta Toer (penulis roman Tetralogi Buru di era Orde Baru). Melalui beragam karya mereka, pemuda dapat meningkatkan kesadaran politik, berorganisasi, dan akhirnya mereka dapat menggerakkan roda skrup perlawanan seperti di tahun 1998.

Sejarah telah membuktikan jika karya sastra merupakan suatu alat politik (yang ampuh) dalam mentransformasikan kesadaran yang maju pada rakyat. Kita dapat meneropong catatan historis sastrawan yang terkenal liar dalam melawan kebengisan sistem, seperti George Orwell (sastrawan Inggris) melalui karyanya seperti novel 1984 yang ia tulis pada tahun 1949, ia  mengritik keras kekuasaan otoritarian yang dibangun penguasa di Jerman (Nazi-Hitler), Italia (Fasis-Mussolini), dan Uni Soviet (Komunis-Stalin).  Selain itu, kita juga berjumpa dengan Dan Brown, penulis De Davinci Code yang tak ragu melontarkan kritiknya pada sisttem  religiuitas, termasuk salah seorang sastrawan awal pergerakan nasional, Semaoen yang menceritakan situasi politik dan pergolakan di zaman pendudukan kolionialisme Belanda dengan novelnya Hikajat Khadiroen (1919).

Tak heran jika Bung Karno (disetiap pidatonya) selalu melontarkan untaian kata yang sarat akan nilai estetik dan puitik untuk merangsang semangat politik rakyat. “Masyarakat mereka yang mewah dibangun di atas keringat dan air mata dari jutaan manusia …” (Ir. Soekano  dalam pidato “Konferensi Nonblok I, Beograd”)

Sebagai kesimpulan, penulis meyakini jika keistimewaan sastra dalam perjuangan politik ialah ia tidak hanya menceritakan sebuah kisah, tapi juga dapat menyentuh rasio dan emosi pembaca, bahkan menggerakkan kesadaran pembaca, sehingga setelah pembaca tersadarkan, sastra dapat menjadi daya pukul yang kuat dengan basis sosial yang masif. Namun, kita perlu mempertanyakan bagaimanakah kita membangun kesadaran politik masyarakat melalui kesusastraan di era reformasi ini? Akankah lahir pujangga revolusioner, yang siap menjadi social control pemerintah dewasa ini?


Penulis adalah mahasiswa S-2 Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Previous Birokra(shit) Membunuhmu!
Next Riak Protes AM IMF-WBG Bali 2018

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *