Oleh: Mumu’

If today there is no longer any one clear figure of the sacred man [homo sacer], it is perhaps  because we are all virtually homines sacri.

[Jika saat ini tidak ada lagi satupun sosok yang jelas-jelas homo sacer, hal ini barangkali karena hampir semua dari kita adalah homines sacri.]

— Agamben.

 

Kurang lebih 587,3 Hektar lahan di Temon, Kecamatan Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah jatuh ke tangan PT. Angkasa Pura I. Tertanggal 19 hingga 20 Juli lalu, 32 rumah warga yang tetap bertahan akhirnya dirobohkan oleh aparat gabungan TNI-Polri. Megaproyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) hampir tuntas, PT. Angkasa Pura I akan memulai konstruksi.

Sejak 2011 lalu, PT. Angkasa Pura I telah bekerja sama dengan investor asal India, GVK Power & Infrastructure. Pembangunan bandara ini bernilai investasi $500 juta menurut Center of Aviation dan telah termuat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bawah kekuasaan Joko Widodo.

Eskalasi penggusuran yang besar dengan konsep pembangunan kota bandara (aero city) ini, telah menumpas kehidupan warga lokal sebanyak 11.501 Jiwa (2.875 KK) dari ruang hidupnya. Dari 6 desa dalam kecamatan Kulon Progo, mayoritas warga yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan, petani dan buruh, telah tercerabut dari sarana-sarana produksinya.

Pembangunan NYIA dan penggusuran ini secara umum memiliki alas hukum UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadilan jauh sebelumnya telah memutuskan bahwa seluruh tanah milik warga yang tetap bertahan hingga hari ini telah menjadi kepemilikan PT. Angkasa Pura I.

Warga dengan kepemilikan sertifikat tanah diberikan ganti-rugi melalui mekanisme konsinyasi, dimana pengadilan menjadi tempat warga untuk mengambil uang ganti-rugi, meskipun ia tidak pernah sama sekali menjual tanah kepemilikannya.

Merujuk pendekatan ekonomi-politik Marx, proses ini tidak lain sebagai akumulasi primitif.[1] Namun melalui konsepsi Giorgio Agamben, filsuf asal Italia, ini merupakan perwujudan state of exception yang digunakan kedaulatan negara. Terdapat relevansi atas konsepsinya mengenai state of exception dan Homo Sacer terhadap proses penggusuran secara simultan yang sementara bergulir di Kulon Progo.

Serupa rentetan kasus penggusuran lainnya dengan dalih ‘kepentingan umum’, dimana negara sebagai aktor utama dengan watak endemiknya menggunakan kuasa dari kedaulatan untuk menelanjangi atribut politik warganya sendiri: hak atas ruang hidup.

Konsepsi Agamben mengenai state of exception dan Homo Sacer

Dalam tradisi Yunani Kuno, kata ‘kehidupan’ dibahasakan oleh dua bentuk: zoê dan bios.[2] Istilah zoê jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti “bare life” atau “naked life”, dalam bahasa Jerman diartikan “das neckte Leben”, dan Agamben sendiri menulisnya dalam bahasa Italia sebagai “nuda vita”.

Bentuk kehidupan zoê dimaknai sebagaimana fakta sederhananya, selayaknya binatang, tetumbuhan, amoeba (makhluk bersel satu), para dewa ataupun Tuhan. Hal ini didasari pada kesederhanaan faktanya, bahwa ia hidup dan memang sekedar hidup.

Sedangkan istilah kedua yaitu bios, diindikasikan sebagai bentuk kehidupan oleh individu dan kelompok dalam laku tertentu. Bentuk kehidupan ini, merujuk Aristoteles, berarti bentuk kehidupan dengan atribut politik untuk mencapai pemenuhan hajat dalam bermasyarakat.

Kedua istilah tersebut, jika disederhanakan, memiliki batas pembeda yang jelas. zoê merupakan kehidupan natural, universal dan umum, sedangkan bios merupakan kehidupan yang telah terkualifikasi, partikular dan unik. Adalah ‘politik’ yang menjadi batas pembeda antara keduanya, zoê sebagai kehidupan pra-politis dan bios sebagai kehidupan politis.[3]

Agamben berargumen bahwa kedaulatan (negara) kontemporer bersifat paradoksal, sebab ia berada di dalam sekaligus di luar tatanan yuridis. Melalui hukum, kedaulatan yang pada awalnya telah mengatur hak dan kewajiban serta mana yang benar dan salah, dan memutus menggunakan pengaturan tersebut untuk memutuskan perkara.

Namun kemudian, pada kondisi-kondisi tertentu (Pengecualian), kedaulatan memiliki kuasa dan menggunakannya untuk menangguhkan hukum tersebut. Pada penangguhan hukum tersebut, kedaulatan selanjutnya membentuk hukum baru guna menggantikan hukum sebelumnya.

Kuasa inilah yang disebut state of exception, pengecualian yang digunakan oleh kedaulatan negara dan membuatnya berada di dalam sekaligus di luar tatanan yuridis. Kuasa ini melekat dan mengintegral pada eksistensi negara.[4]

Pada wujud konkretnya, melalui kondisi [seolah-olah] berada pada kegentingan, negara menggunakan dekrit, Peraturan Pengganti Perundang-undangan (PERPPU), bahkan sekedar melalui peraturan perundang-undangan saja serta rupa peraturan lainnya. Landasannya tentu tidak lain perihal keamanan negara, kedaulatan, kepentingan umum dan bahkan pembangunan ekonomi.

Melalui state of exception, kedaulatan dapat memisahkan bentuk kehidupan warganegaranya: yang mana zoê dan yang mana bios. Mekanisme state of exception didefinisikan sebagai penundaan hukum oleh hukum.  State of exception tidak menghapus hukum yang berlaku sebelumnya, tetapi menunda dan mengaburkannya melalui hukum penggantinya.

Situasi anomi yang diciptakan oleh kedaulatan ini membawa ketidakjelasan pada status dan atribut hak yang diemban warganegaranya, lalu kemudian mereduksi bentuk kehidupannya dari bios menjadi zoê.

Mereka yang telah didefinisikan bentuk kehidupannya menjadi zoê oleh kedaulatan melalui mekanisme state of exception, adalah yang disebut oleh Agamben sebagai Homo Sacer atau Homines Sacri. Tradisi hukum Romawi merujuk terminologi ‘Sacer’ sebagai “ia yang dihakimi karena telah melakukan kejahatan [atau pelanggaran]”.

Lebih lanjutnya, Homo Sacer diperlakukan sebagai orang-orang “yang tidak diizinkan untuk dikorbankan, tetapi siapa yang membunuhnya tidak akan dikecam sebagai pembunuhan”.[5] Homo Sacer berarti manusia yang telah direduksi sedemikian rupa tanpa hak dan perlindungan, atau direduksi dari bios menjadi zoê, oleh kedaulatan.

yang tidak diizinkan untuk dikorbankan, tetapi siapa yang membunuhnya tidak akan dikecam sebagai pembunuhan

Ia boleh dimusnahkan, dan proses pembunuhannya tidak akan dianggap sebagai tindakan pembunuhan secara hukum, tetapi ia pun juga tidak berharga untuk dijadikan korban sesembahan untuk para dewa.

Homo Sacer adalah figur yang dimana atribut politiknya berupa hak telah dilucuti oleh kedaulatan, subjek yang didefinisikan oleh hukum tetapi sekaligus diekslusi keluar dari hukum.[6] Dalam artian ini, proses pelucutan atau pencerabutan atribut hak yang dimiliki Homo Sacer oleh kedaulatan negara sama sekali tidak dianggap isu yuridis (pelanggaran).

Watak Endemik Kedaulatan Negara

Jika dicermati, UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan salah satu siasat dari state of exception. Kepentingan umum menjadi landasan bagi kedaulatan negara untuk merampas hak atas ruang hidup warganegaranya.

Alih-alih NYIA yang nyatanya sebuah proyek investasi bagi para pemodal besar, secara diskursif dikepak menjadi ‘kepentingan umum’ ataupun kepentingan pembangunan ekonomi. Lantas mengapa rentetan hak asasi manusia (sipil-politik), hak konstiusional maupun muatan hak legal kepemilikan dalam UU Pokok Agraria 1960[7] pada taraf tertentu tidak menjadi relevan, itu dikarenakan negara yang notabene sebagai aktor pemberi perlindungan memang memiliki watak endemik, yaitu sifat paradoksal pada kedaulatannya.

Negara ditopang oleh suatu metafisika, transendsi, atau teologi politik: Perwujudan kedaulatan melalui state of exception (Pengecualian). State of exception ini membuat kedaulatan dalam tubuh negara berada di dalam sekaligus di luar tatanan hukum.[8] Bahkan negara yang memproklamirkan dirinya bukan sebagai negara diktator, state of exception adalah akar dari kediktatoran itu sendiri.

Warga yang tetap bertahan hingga hari ini, tidak lain dan tidak bukan, adalah Homo Sacer itu sendiri. Meskipun negara telah menyediakan ganti-rugi melalui mekanisme konsinyasi, satu kenyataan yang tak dapat terelakkan adalah bahwa mereka telah dilucuti oleh kedaulatan negara. Proses pengusiran dan penggusuran rumah mereka oleh negara tidaklah sama sekali dianggap isu yuridis (kejahatan).

Warga berada pada zona pengecualian, atau yang disebut Agamben ‘Kamp Konsentrasi’ sebagai paradigma biopolitik modern, dimana bentuk kehidupan mereka telah berusaha direduksi dari bios menjadi zoê dan tidak memiliki kejelasan statusnya.

Melalui diskursus nasionalisme, mereka akan dianggap sebagai pihak yang tidak mau berkorban demi pembangunan atau bahkan lebih jauh lagi dituding melakukan pelanggaran hukum. Maka dari itu terkurbannya (tergusur, terusir, dan bahkan termusnahkannya) mereka dari bentuk ke-bios­-annya tidak diakui sebagai tindakan melawan hukum.

Klaim Agamben tentang Kamp ini merupakan paradigma kedaulatan modern hari ini.[9] Dimana di dalamnya, kedaulatan menggunakan kuasa untuk mendefinisikan maupun menentukan kehidupan warganegaranya yang mana bios dan yang mana zoê.

Homo Sacer dan mekanisme state of exception hingga hari ini terus didaur ulang melalui paradigma kedaulatan modern [10], faktornya tidak lain adalah keamanan, pergolakan pembangunan ekonomi, mobilisasi imigran, serta lainnya.

***

Di akhir, siasat dari tulisan ini tidak merujuk untuk mengemis atau mengembalikan peran negara untuk melindungi atribut hak asasi yang sedang/telah dilucuti oleh kedaulatannya. Melampaui sorak tuntutan mengenai norma hak asasi manusia kepada negara, negara memang dan akan selalu demikian sebagaimana ia merupakan teknologi kuasa yang eksploitatif.

Tuhan disemayamkan di balik isyarat konstitusi, jejeran aparatus represifnya, paradigma sakremen cita nasionalisme, atau majas hiperbola kewarganegaraannya. Kepada siapapun, terutama bagi warga Kulon Progo yang tetap bertahan melawan bandara, perlawanan terhadap Tuhan yang bernama ‘kedaulatan’ itu tetap harus dikobarkan.

 


Catatan Kaki

[1] Karl Marx. Kapital Buku 1: Proses Produksi Kapitalis. (Hastra Mitra, 2004) Hlm. 796-798. Akumulasi Primitif adalah proses historikal pereceraian produsen dari alat-alat produksi. Dalam artian, ia merupakan bentuk awal dari penciptaan dan reproduksi relasi kapital. Selaras dengan contoh yang diberikan Marx mengenai perampasan tanah penduduk desa di Inggris pada abad XIV, wujud akumulasi primitif adalah penggusuran, perampasan, pengusiran, pengkaplingan tanah, atau singkatnya penggunaan kekerasan.  Secara umum, akumulasi primitif berarti proses penciptaan relasi kapitalisme; pengadaan kapital, ekspansi serta proses pelipatgandaan tenaga kerja (proletariat).

[2] Giorgio Agamben. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare life. (1995) Hlm. 4

[3] Hizkia Yosie Polimpung. Asal-usul Kedaulatan: Telusur Psikogenealogis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara. (Depok: Kepik, 2014) Hlm 103.

[4] Carl Schmitt, seorang ahli hukum dari Jerman, mendefinisikan kedaulatan tidak berdasarkan kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. Namun berdasarkan mekanisme state of exception (Pengecualian). Sesuai uangkapannya, “Yang Berdaulat adalah ia yang memutuskan pengecualian” [The sovereign is he who decides on the exception].

[5] Agamben. Op. Cit., Hlm. 47

[6] Robet & Tobi. Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx Sampai Agamben. (Marjin Kiri, 2014) Hlm. 168

[7] Pada UU PA 1960, telah diatur mengenai hak kepemilikan perseorangan sekaligus hak menguasai negara. Peraturan ini, tepatnya pasal 18, telah melegalkan tercabutnya hak kepemilikan perseorangan dan hak ulayat atas tanah serta perampasan lahan demi ‘kepentingan umum’. UU No. 2 Tahun 2012 merupakan perpanjangan tangan dari UU PA 1960 ini.

[8] Robet & Tobi. Op. Cit., Hlm. 171

[9] Biopolitik dimaknai secara paling sederhana sebagai politik atas kehidupan. Konsep Biopolitik menurut Agamben hampir selaras dengan Foucault. Menurut Agamben, proses pelucutan atribut politis warganegara oleh kedaulatan negara adalah perwujudan dari biopolitik itu sendiri dalam ‘kamp konsentrasi’

[10] Hizkia Yosie Polimpung. Op. Cit., Hlm. 103.

______________________________________

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Previous Insekta, Kecebong, dan Rentodemo
Next Menjelang Hari Tani, Mahasiswa Unhas Gelar Diskusi Darurat Agraria

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *