Massa sedang melakukan aksi penolakan UU MD3 di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10. Selasa (06/02) Foto : Bamsky

“Masyarakat yang anti-kritik adalah masyarakat yang tidak layak untuk dihidupi!” ucap salah seorang demonstran yang dikelilingi telinga pekak para huru-hara.

catatankaki.info – Dari kejauhan, terlihat kepulan asap hitam di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 tepat di depan pintu 1 Universitas Hasanuddin (Selasa 6/3/2018). Asap hitam tersebut bersumber dari aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal. Dalam aksi tersebut, beberapa orang memegang spanduk bertuliskan “TOLAK RUU MD3”.

Tidak hanya memegang spanduk, beberapa orang terlihat membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Massa aksi tersebut kira kira berjumlah sekitar 30 hingga 40-an orang. Ketika tim Catatan Kaki mencoba mendekati barisan massa aksi tersebut untuk bertanya perihal aksi ini dilakukan oleh siapa dan apa alasannya, salah seorang diantara mereka menjawab “tidak penting siapa kami, yang penting adalah apa yang kami suarakan”, sembari memberikan sebuah selebaran kepada tim Catatan Kaki berjudul “UNTUK SIAPA SAJA : TOLAK REVISI UU MD3 SEKARANG JUGA”.

Dengan pengawasan oleh Kepolisian, massa aksi tetap bersikukuh untuk berdiri menantang terik. Foto: Bamsky.

Tak lama setelah kepulan asap ini membesar dan membuat macet makin parah, sekitar pukul 16.21 terlihat sekitar 7 hingga 8 orang petugas polisi yang mencoba mengamankan aksi tersebut. Pihak Satuan Pengamanan UNHAS juga terlihat mencoba mendekati barisan aksi tersebut untuk menyuruh mereka bubar. Namun tak satupun baik dari pihak Kepolisian maupun pihak Satpam berhasil membubarkan aksi tersebut. Aksi tersebut bubar dengan sendirinya sekitar pukul 17:10 WITA.

Dalam selebaran yang dibagikan oleh para demonstran, tertera 3 (tiga) pasal dari UU MD3 yang dipersoalkan oleh para demonstran. Berikut kutipannya:

  1. Pasal 7 ayat (3), (4), dan (5)

“Dalam hal setiap orang sebagaiimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ayat 3.

“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).” Ayat 4 huruf c.

“Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari” ayat 5.

Dari pasal ini ditemukan bagaimana DPR beralih menjadi badan ‘anti-kritik’ dengan kesewenang-wenangan kekuatan ‘mem-pidana-kan siapa saja secara paksa’ melampaui tupoksinya sebagai badan legislatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip non diskriminatif bahwa siapa saja berhak bebas dari tindak diskriminatif apapun dan dari siapapun (yang di atur dalam Pasal 28 ayat 1). 

  1. Pasal 122 huruf k

“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.”

Pasal ini menjelaskan kita bagaimana DPR memegang kuasa untuk MEMBATASI bahkan MENDEFINISIKAN kritisisme yang dilakukan oleh siapapun. Padahal masyarakat, kelompok masyarakat dan Pers punya hak dan kebebasan untuk bagaimana mengkritisi Negara ataupun badan/elemen penyelenggara di Negara ini. DPR menjadi ‘tirani’ baru yang gampang ‘menciduk’ siapa saja yang dianggap (secara sepihak) merendahkan Anggota DPR dan Anggotanya.

  1. Pasal 245 ayat 1

“Pemanggilan dan Permintaan Keterangan kepada Anggota DPR sehubungan dengan jterjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatlkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.”

Pasal ini menerangkan kita bagaimana dPR menyalahi prinsip ‘kesamaan di depan Hukum’, dengan mempersulit proses hukum untuk sebaliknya ‘mengusut’ kebobrokan di dalam DPR sendiri, apalagi terkait kasus korupsi. Hal ini melimpahkan semacam Imunitas (kekebalan Hukum) terhadap anggota-anggotanya untuk di proses sebagaimana masyarakat lainnya sebagai subjek hukum.

Kepulan asap hitam mengetam di kapsul jalan. Foto: Bamsky.

“Revisi RUU MD3 menjelaskan pada kita bagaimana demokrasi rakyat sedang di batasi dalam cakupan yang melindungi kepentingan para penguasa di negara ini. Diamnya rakyat atau siapa saja ditengah pengekangan ini sama dengan tumbuh suburnya para diktator dengan wajah baru atau penyamaran melalui badan apa saja di negara ini. Ayo bergabung dengan barisan melawan kekangan atas demokrasi ini, SIAPA SAJA, AYO RAPATKAN BARISAN!” demikian tertera di akhir selebaran.

Massa aksi membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Foto: Bamsky.

“Upaya pembungkaman demokrasi memang tidak pernah berhenti, justru sebaliknya malah kian menjadi-jadi. Disahkannya Revisi UU MD3 yakni akronim dari MPR, DPR RI, DPD, dan DPRD, menandakan suatu babak baru terhadap pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat atau mengkritisi tindak tanduk badan legislatif di Negara ini. Revisi perundang-undangan ini menyasar kedaulatan siapa saja – Pers, LSM, gerakan Mahasiswa, dan resistensi rakyat – yang berani menggugat badan legislatif maupun upaya kritisisme terhadap kinerjanya. Dapat dikatakan bahwa siapa saja yang ‘menyinggung hati’ para orang terhormat di Negara ini, bisa dipidanakan secara paksa. Yah, meskipun kita ketahui lebih sering karena gila penghormatan.” Tutup salah seorang demonstran yang mengenakan balaclava di wajahnya.

————————

Reporter: Jude Al Ginger

Editor    : Øshinsky Ḗl Ḉhallul

Previous Parkiran Teras Unhas, Lahan Basah Pungli
Next International Women's Day: “Matikan segalanya”

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *